Pendekatan Buddhis Terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi

[langitbiru`]

Pendekatan Buddhis Terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Sebuah Pengalaman Dari Sri Lanka

A.T. Ariyaratne

Diterjemahkan oleh: Jimmy Lominto



Pesan Buddha berlaku sepanjang masa. Pesan ini tidak dibatasi hanya pada negara ataupun bangsa tertentu saja. Telah Beliau tunjukkan jalan di mana manusia dapat mencapai realisasi diri penuh sambil menjalani kehidupan yang dalam hubungan harmonis dengan manusia-manusia lain, makhluk-makhluk lain, dan alam sebagai keseluruhan. Ajaran-ajaran Beliau serta nilai-nilai etis yang telah Beliau babarkan secara terperinci, hingga hari ini masih sama validnya seperti semasa Beliau hidup pada abad 6 S.M.

Ada masa di mana penguasa negara seperti Kaisar Asoka dari India serta banyak penguasa lainnya di Sri Lanka, Birma, Siam, maupun negara-negara Asia lainnya berusaha menerapkan ajaran Beliau ke dalam segala aspek kehidupan negara mereka. Beberapa dari bangsa-bangsa ini disebut-sebut sebagai contoh masyarakat yang damai, harmonis, dan bahagia. Namun dalam konteks dunia masa kini, kita tak bisa lagi menemukan model-model tersebut karena kebanyakan negara Asia menjadi subyek aturan kolonial untuk jangka waktu yang lama. Selama masa kolonial, seni pemerintahan serta sains pembangunan sosial dan ekonomi Buddhis dikalahkan nilai-nilai dan struktur-struktur dominan kekuatan-kekuatan Barat. Meskipun sudah lima abad lamanya pendekatan pembangunan sosial dan ekonomi yang sedemikian materialistik dan tak seimbang itu berlangsung di negara-negara kami, syukurlah masih ada berbagai komunitas dan kelompok lokal yang mampu bertahan hidup dan terus berjuang untuk mempertahankan beberapa dari nilai-nilai Buddhis tersebut dan berusaha mengelola hubungan-hubungan sosial serta ekonomi mereka dalam cara yang hingga batasan tertentu merupakan cara Buddhis.



Elemen-elemen Masyarakat Buddhis

Negara saya, Sri Lanka, hingga hari ini masih disebut sebagai negara Buddhis. Manakala terjadi tragedi nasional, bahkan orang-orang yang tidak beragama Buddha dengan cepat bertanya, “Bagaimana bisa hal semacam ini terjadi di sebuah negara Buddhis?” Saya ingat saat kami mengalami gelombang kerusuhan komunal beberapa hari yang menghebohkan di bulan Juli tahun 1983, seorang pemuka Kristen yang sangat dihormati mendatangi rumah saya dan mengajukan pertanyaan yang sama. “Bagaimana bisa hal semacam ini terjadi di negara Buddhis kita?” Sekarang kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan lain seperti, “Bagaimana Sri Lanka bisa memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di dunia? Bagaimana bisa terjadi begitu banyak pembunuhan? Bagaimana bisa kami jelaskan tingginya angka alkoholisme dan penyalahgunaan narkoba di negara kami? Bagaimana bisa terjadi begitu banyak perundungan anak? Bagaimana bisa terjadi perang saudara—yang secara keliru disebut perang komunal—yang mengambil ratusan nyawa setiap bulan serta menyacatkan ribuan orang lainnya—selama 15 tahun terakhir ini? Bagaimana bisa semuanya ini terjadi di sebuah negara Buddhis?” Saya berani mengatakan bahwa kendati mayoritas rakyat kami dikategorikan sebagai Buddhis, tapi kami belum punya masyarakat yang sebagaimana mestinya masyarakat Buddhis.

Orang bisa sebut sebuah masyarakat sebagai masyarakat Buddhis apabila dua kondisi mendasar dipenuhi. Pertama, sebagai warga negara, mayoritas rakyat atau penduduknya mengikuti ajaran dasar agama Buddha. Mereka terima dan hormati Buddha sebagai Guru mereka, mengikuti Dharma, doktrin yang telah Beliau babarkan, serta meneladani dan menunjang Sangha, ordo tercerahkan yang terdiri dari para biku yang menjalani kehidupan suci serta mengajarkan Dharma Beliau, baik melalui sila maupun keteladanan. Lalu ketentuan dasar minimum, yaitu sila tentang pembunuhan, pencurian, penyimpangan perilaku seksual, berbohong, dan intoksikasi seharusnya menjadi panduan dasar untuk kelakuan pribadi manusia. Sebagai warga negara, kami belum penuhi kondisi pertama yaitu menghormati Triratna dan menjalankan Panca Sila secara memadai.

Yang kedua, prinsip-prinsip haluan negara dirumuskan sedemikian rupa sehingga sila penuntun perilaku bermoral tersebut di atas terfasilitasi. Negara pantang melakukan apapun yang dapat mendorong rakyat untuk melanggar Panca Sila. Negara seharusnya juga mencerminkan semangat agama Buddha di area-area yang secara bersama menentukan arah masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keenam area ini adalah: kebangkitan spiritual manusia, hubungan antarpribadi yang bermoral di antara para individu, kandungan spiritual dan moral keseluruhan budaya masyarakat, kriteria yang menentukan pembangunan sosial masyarakat, prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan yang memandu pembangunan ekonomi bangsa, serta prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan sistem pemerintahan. Ketika mengkaji keenam sektor ini, saya sama sekali tidak melihat adanya kandungan serta spirit masyarakat Buddhis pada sektor mana pun yang secara sadar dan arif diikuti pemerintah. Mungkin ini juga merupakan kenyataan di negara-negara Buddhis lainnya.

Sebaliknya, alih-alih sebuah visi total sebagaimana yang dikemukakan Buddha, norma-norma ideologikal yang materialistik dan asing serta banyak kebijakan yang bersifat amatir dan petualang malah diikuti di seluruh sektor tersebut. (bersambung)

[langitbiru`]

(bag 2)

Pendekatan Buddhis terhadap Pembangunan

Dalam sebuah negara, kita dapati dua sektor yaitu: sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup sektor pemerintah dan swasta. Sektor formal inilah yang memiliki hubungan dengan berbagai organisasi antarpemerintah dan korporasi multi nasional. Sedangkan sektor informal terdiri dari berbagai komunitas dan kelompok kecil yang transaksi sosial serta ekonominya tidak masuk dalam statistik akunting publik. Sektor informal ini diabaikan dan dilangkahi para pembuat kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang formal serta pihak-pihak yang menjalankan proyek.

Tetapi, kalaupun memang ada contoh kasus orang mengikuti pendekatan Buddhis terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, maka contoh ini bisa ditemukan di sektor informal. Kadang ada organisasi-organisasi sektor informal yang telah berhasil menemukan, mendayagunakan, serta mengorganisir berbagai inisiatif komunitas untuk dijadikan model pembangunan sosial dan ekonomi ala Buddhis. Dari berbagai organisasi tersebut yang paling saya kenali adalah Gerakan Sarvodaya Shramadana dari Sri Lanka yang telah bereksperimen dengan model ini selama 40 tahun terakhir ini. Dalam makalah ini, saya akan merujuk pada Gerakan ini untuk menunjukkan betapa praktisnya pendekatan Buddhis terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, bahkan di jaman modern ini sekalipun, khususnya di wilayah pedesaan.

Buddha berarti Yang Telah Bangkit. Semua manusia berpotensi untuk membangkitkan kepribadian dirinya hingga sepenuhnya melalui praktik ‘dana’ – yang berarti memberi, kedermawanan, atau berbagi secara benar, ‘sila’ atau prinsip-prinsip moral, dan ‘bhavana’ atau mengolah perhatian penuh secara benar. Pengembangan moralitas, mengolah ketrampilan agar menjadi sadar setiap saat, dan perhatian benar membantu kepribadian manusia untuk mengolah kebijaksanaan tertinggi. Inilah yang dicapai Buddha serta yang dianjurkan-Nya kepada para pencari kebenaran yang berusaha mencapai kebahagiaan tertinggi.

Intisari ajaran Buddha ditemukan dalam ajaran-Nya tentang Empat Kebenaran Arya, Jalan Arya Beruas Delapan, dan ‘paticca samuppada dhamma’ – Ajaran tentang asal mula yang saling bergantungan. Ajaran-ajaran ini harus dipahami dan dipraktikkan setiap individu dengan mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada guru, bahkan Buddha sekalipun yang dapat membebaskan seseorang. Yang bisa dilakukan pihak luar hanyalah memandu orang-orang yang sedang mencari Kebenaran. Tetapi, ajaran Buddha juga penuh dengan panduan tentang cara untuk mencapai dan menpertahankan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat membantu individu untuk menelusuri jalur penyucian diri. Upaya-upaya macam inilah yang akan kami sampaikan dalam makalah ini.

Dalam arti yang paling pokok, mestinya semua upaya dari seluruh sektor, formal maupun informal, ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi bagi semua. Saat Buddha mempunyai 60 orang biku yang telah mencapai pencerahan penuh, Beliau katakan kepada mereka, “Oh para biku, sebarkanlah Dharma ke seluruh penjuru dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan sebanyak mungkin manusia. Janganlah dua orang pergi ke arah yang sama.” Kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebangkitan semua pihak adalah tujuan pendekatan Buddhis terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam sudut pandang Buddhis, pembangunan merupakan suatu proses kebangkitan. Pembangunan berkelanjutan adalah kapasitas komunitas untuk mempertahankan kondisi-kondisi yang memungkinkan tercapainya kebangkitan tersebut, untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ini merupakan upaya yang dilakukan terus menurus untuk bangkit di segala aspek, spiritual dan etikal maupun sosial dan ekonomi, individu, keluarga, komunitas, kelompok pedesaan maupun perkotaan, bangsa-bangsa, dan komunitas dunia. Di dalam ajaran Buddha, dalam banyak ceramah, Beliau telah memberikan nasihat tentang bagaimana kebangkitan dari tingkat individu hingga global ini dapat dicapai.

Dalam Gerakan Sarvodaya, program-program yang sesuai dengan ajaran Buddha telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk kebangkitan semua pihak. Sekarang saya akan mengulas beberapa dari program-program itu, dimulai dengan pembangunan sosial dan ekonomi komunitas pedesaan. (bersambung)